Di sini pula, di Kepulauan Banda, tempat dimana sejarah dibiarkan terlunta-lunta. Kepulauan Banda terasing, jauh dan ringkih bak buih yang hanyut di tengah luasnya Laut Banda.
“Tak akan mengherankan bila dari kepulauan ini sejarah tampak berbeda: kita tak akan mengatakan bahwa yang berlangsung selama lebih dari 350 tahun di Nusantara adalah 350 tahun penjajahan. Dari Banda kita jadi tahu: sejarah Nusantara adalah 500 tahun perlawanan.”
Demikian tulis Goenawan Mohammad, Wartawan senior majalah TEMPO dalam catatan pinggirnya yang bertajuk “Des”. Seperti halnya Goenawan Mohammad, Rizal Mallarangeng yang pernah dua kali mengunjungi Kepulauan Banda pun mengungkapkan rasa kagumnya.
“Di sini, bermula apa yang kemudian menjadikan Indonesia.” Ujar Rizal Malarangeng.
Di sini pula, di Kepulauan Banda, tempat dimana sejarah dibiarkan terlunta-lunta. Kepulauan Banda terasing, jauh dan ringkih bak buih yang hanyut di tengah luasnya Laut Banda.
Abad ke-17, Kepulauan Banda dijuluki kota eropa kecil dengan tata kota dan infrastruktur menyerupai kota-kota di eropa. Kepulauan Banda menjelma menjadi kota metropolitan. Hingga kini, sisa-sisa kerapian, necis dan teduhnya kota eropa kecil masih terasa.
Di bawah kekuasaan VOC, status kepulauan banda adalah 1 dari 3 provinsi yang ada di gugusan Kepulauan Maluku:
- Pulau Ambon, Kepulauan Lease, dan Pulau Seram masuk dalam kawasan Governoor van Ambon yang berpusat di Pulau Ambon.
- Pulau-pulau yang berada di Maluku Utara masuk dalam wilayah Governoor van Molluken yang berpusat di Ternate.
- Kepulauan Banda meliputi Kepulauan Aru dan Pulau-pulau yang berada di Maluku Tenggara, masuk dalam wilayah Governoor van Banda yang berpusat di Banda Naira.
Pada akhirnya harga komoditas pala jatuh di pasar internasional. Pemerintah Hindia Belanda beralih ke komoditas lainnya seperti; tebu, karet dan komoditi tambang yang diekploitasi secara besar-besaran di Jawa dan Sumatera. Kepulauan Banda kemudia dilupakan.
Ya, Kepulauan Banda semakin dilupakan ketika Indonesia merdeka. Status Kepulauan Banda terjungkal dalam peta Pemerintahan Indonesia menjadi Kecamatan.
Bangsa ini lupa bahwa di sini, di Kepulauan Banda ini, pada awal abad ke-19 kepulauan ini didatangi oleh Kaum Republik lulusan sekolah-sekolah Belanda. Mereka diasingkan ke Kepulauan Banda bersama mimpi tentang rumah bersama, Tanah Air Indonesia.
Bangsa ini lupa bahwa di sini, di Kepulauan Banda ini, landasan dasar perekonomian bangsa dibentuk. Sebuah landasan perekonomian yang berasaskan kekeluargaan.
Bangsa ini lupa bahwa di sini, di Kepulauan Banda ini, Kaum Republikan mengumpulkan nafas dengan denyut nadi kebebasan dan keberagaman tanah air.
Bangsa ini lupa bahwa di sini, di Kepulauan Banda ini, sejarah modern Bangsa Indonesia bermula.
Kini Masyarakat Kepulauan Banda tak sedang ingin bernostalgia tentang sejarah yang telah dibungkus dengan lembar-lembar yang dilupakan. Masyarakat Kepulauan Banda hanya ingin bersuara tentang satu tuntutan, Otonomi Daerah.
Kepulauan Banda kami kaya akan peradaban dan kemajemukan ras-budaya yang merupakan akulturasi dan asimilasi antara budaya; Arab, Melayu, Eropa, Cina, India, Sumatera, Jawa, Madura, Buton, Bugis, Makassar dan budaya asli Kepulauan Banda.
Laut kami luas, kaya akan limpahan ikan yang menjadi sumber penghidupan Masyarakat Kepulauan Banda. Ikan tuna di laut kami melimpah dengan kualitas tinggi. Kapal-kapal perikanan hilir-mudik, silih ganti buang sauh mengangkut tuna yang dijual nelayan kami. Tapi pernahkah dijumpai ikan tuna kemasan yang berlabelkan tuna Banda?
Di laut kami yang dalam, hidup beraneka-ragam biota laut. Ratusan terumbu karang berwarna-warni tumbuh subur dan menjadi perhatian mereka para penggila selam untuk berlomba-lomba menjadi saksi keindahannya.
Tanah kami subur. Gugusan kepulauan vulkanis kami menjadi berkah bagi kami. Ditumbuhi pohon-pohon pala yang menjadi denyut nadi perekonomian Masyarakat Kepulauan Banda.
Alangkah eloknya jika kami diberikan kesempatan untuk mengurus daerah kami sendiri!
Semenjak masa kelam Orde Lama yang diwarnai aksi tuntutan di daerah-daerah timur Indonesia untuk mewujudkan Otonomi Daerah yang diklaim sebagai “pemberontakan”. Kemudian hadir Orde Baru yang tak jua mampu mewujudkan Otonomi Daerah di Indonesia Timur. Hingga datang Orde Reformasi yang membawa angin segar mewujudkan Otonomi Daerah sesuai amandemen UUD 1945, kami terus mengusung harapan untuk menjadi sebuah Daerah Otonom. Meskipun harapan kami tinggal menjadi harapan semata.
Presiden silih berganti, Undang-undang Otonomi keluar masuk parlemen untuk direfisi. Kami terus memangku harapan untuk mewujudkan Otonomi atas daerah kami, meski selalu dipatahkan.
Kini, di era pemerintahan Presiden Bpk. H. Ir. Joko Widodo, semangat kami bangkit – langkah kami tegas - suara kami bulat menyuarakan tuntutan pembentukan Daerah Otonomi bagi daerah kami.
Bergabung bersama kami dengan menyukai halaman Facebook Visit Banda Naira, atau ikuti kami di Twitter Visit Banda Naira dan Instagram Visit Banda Naira. Jangan lupa juga berlangganan di Channel Youtube Visit Banda Naira untuk menonton video-video kami. Jika Anda menyukai artikel-artikel dari website kami ini, ayo daftarkan email anda untuk mendapatkan email pemberitahuan setiap kali kami mempublikasikan artikel baru. Klik di sini untuk mendaftar email berlangganan Visit Banda Naira.
COMMENTS